YOGYAKARTA (30/10) – Kehadiran Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai infrastruktur transportasi strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya mendorong pemerataan manfaat ekonomi bagi destinasi wisata di sekitarnya. Meskipun berada relatif dekat dengan bandara internasional, kawasan pariwisata pesisir Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi tantangan dalam menarik kunjungan wisatawan dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Kondisi tersebut diungkap dalam penelitian dosen Program Studi Sarjana Terapan Bisnis Perjalanan Wisata (BPW), Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya (DBSMB), Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM), Carlos Iban, S.S., M.Sc., bersama Bima Andi Gunawan dan Vincentius Tangguh Atyanto Nugroho. Hasil penelitian ini dipublikasikan dalam artikel ilmiah berjudul “The Aerotropolis Disconnect: Airport-Led Development and Coastal Tourism Stagnation in Yogyakarta, Indonesia” pada jurnal Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management, Volume 9 Nomor 1, Juni 2026.

Penelitian tersebut menyoroti kesenjangan antara pembangunan kawasan bandara dan perkembangan pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Congot–Glagah–Trisik. Secara geografis, kawasan pesisir ini berada di sekitar Bandara YIA. Namun, kedekatan lokasi tersebut belum diikuti keterhubungan yang optimal dengan pergerakan wisatawan maupun aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar bandara.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, tim peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap 13 informan yang mewakili unsur pemerintah, pengelola bandara, pelaku usaha pariwisata, kelompok sadar wisata, masyarakat lokal, pelaku budaya, dan pemerhati lingkungan. Penelitian yang dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2025 ini juga memanfaatkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata untuk memahami dinamika ekonomi wilayah.

Kedekatan dengan Bandara Belum Menjamin Pertumbuhan Pariwisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur transportasi berskala internasional tidak secara otomatis meningkatkan daya saing destinasi wisata di sekitarnya. Kawasan pesisir Kulon Progo masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan transportasi penghubung, minimnya informasi wisata, kondisi infrastruktur pendukung yang belum memadai, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Gambaran tersebut juga tercermin dalam data PAD sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo yang tercatat sebesar Rp9,3 miliar pada 2023 dan menurun menjadi Rp7,37 miliar pada 2024. Meskipun PAD tidak dapat digunakan secara langsung untuk mengukur keseluruhan dampak ekonomi keberadaan bandara, data tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan infrastruktur transportasi belum serta-merta diikuti peningkatan penerimaan sektor pariwisata daerah secara konsisten.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, tim peneliti memperkenalkan konsep aerotropolis disconnect, yakni kondisi ketika pembangunan infrastruktur bandara berskala besar belum terhubung secara efektif dengan ekosistem ekonomi lokal. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan bandara tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan konektivitas transportasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana manfaat pembangunan dapat menjangkau masyarakat dan sektor usaha di wilayah sekitarnya.

Penelitian ini juga mengidentifikasi fenomena infrastructure-induced stagnation, yaitu kondisi ketika perkembangan destinasi wisata mengalami hambatan akibat ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur utama, kesiapan destinasi, dan koordinasi kelembagaan. Konsep ini memperluas pembahasan mengenai Tourism Area Life Cycle (TALC), yang selama ini banyak menjelaskan stagnasi destinasi berdasarkan kematangan pasar dan penurunan daya tarik wisata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa stagnasi juga dapat berkaitan dengan ketidakterhubungan antara investasi infrastruktur dan kesiapan ekosistem pariwisata lokal.

Memperkuat Integrasi Bandara dan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pengelola bandara, pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal dalam perencanaan pengembangan kawasan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembentukan Joint Management Body, yaitu lembaga koordinasi bersama untuk menyelaraskan pengembangan kawasan bandara dengan kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Kulon Progo.

Tim peneliti juga mengusulkan penerapan kebijakan Local Content and Linkage Requirement guna memperkuat keterhubungan aktivitas ekonomi bandara dengan produk, layanan, dan pelaku usaha lokal. Melalui pendekatan ini, keberadaan bandara diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi masyarakat dan usaha pariwisata di kawasan pesisir.

Selain penguatan kelembagaan, pengembangan jalur wisata terintegrasi yang menghubungkan Congot, Glagah, dan Trisik menjadi salah satu rekomendasi penting. Potensi ekowisata mangrove, wisata budaya, kuliner tradisional, aktivitas masyarakat nelayan, serta wisata minat khusus dapat dikembangkan menjadi rangkaian produk wisata yang saling melengkapi. Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya memperpanjang lama kunjungan wisatawan, tetapi juga memperluas distribusi aktivitas ekonomi kepada masyarakat di berbagai kawasan pesisir.

Mendukung Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Penelitian ini berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penguatan pariwisata berkelanjutan yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Penelitian ini juga relevan dengan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui dorongan integrasi pembangunan infrastruktur transportasi dengan pengembangan ekonomi wilayah.

Selanjutnya, rekomendasi pengembangan kawasan wisata yang inklusif dan partisipatif sejalan dengan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan). Sementara itu, usulan pembentukan mekanisme koordinasi bersama mencerminkan kontribusi terhadap SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Melalui penelitian ini, Sekolah Vokasi UGM turut menyediakan perspektif akademis bagi pengembangan kebijakan pariwisata yang lebih terintegrasi dan inklusif. Temuan mengenai aerotropolis disconnect menjadi pengingat bahwa keberhasilan investasi infrastruktur tidak semata-mata diukur dari kapasitas fasilitas dan konektivitas transportasi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan keterhubungan ekonomi serta manfaat pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.